LATAR BELAKANG

Saat ini, program siaran televisi menjadi salah satu pilihan hiburan dan informasi. Untuk segala usia. Dari yang tua sampai yang muda. Siaran televisi menjadi semacam hiburan pokok, selain tujuan  memperoleh informasi terkini tentunya. Ditambah lagi, stasiun televisi baru pun bermunculan. Pilihan channelnya menjadi semakin beragam. Mulai dari stasiun televisi lokal hingga nasional. Tercatat terdapat sudah ada 15 stasiun televisi nasional di Indonesia. Selain itu, program siaran televisi pun beragam. Mengingat segmen penonton yang dibidiknya pun berbeda. Seperti, ibu rumah tangga yang hampir setiap harinya berada di rumah, orang muda yang berusia diatas 25 tahun keatas dan pekerja kantor.

Nampaknya sebagian pemirsa khususnya remaja saat ini mulai berkurangnya minat untuk menonton program siaran televisi. Alasannya beragam. Mulai  dari acara televisi yang isinya hanya drama dan gosip. Sinema elektronika (sinetron) yang alur ceritanya berbelit-belit. Alasan lainnya, banyak adegan yang kurang pantas. Bisa jadi sangat menghibur. Namun, sisi edukatifnya sangatlah kurang atau bahkan tidak ada. Dari sisi hiburan, alurnya banyak yang membosankan dan tidak ada unsur mendidiknya. Walaupun, secara sinematrogafis memang berkembang lebih baik.

PERMASALAHAN

Program siaran televisi sebagai salah satu media mendapatkan hiburan dan informasi masyarakat nampaknya kini mulai kehilangan penontonnya khususnya dari kalangan remaja. Dalam tulisan ini saya akan membahas dua pokok permasalahan :

1. Bagaimana peran pemerintah khususnya DPR dan pemerintah dalam menyikapi program siaran televisi?
2. Apa yang dapat dilakukan remaja di era pandemi untuk memperbaiki program siaran televisi?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Salah satu program siaran televisi adalah tayangan sinetron. Sebenarnya, ada yang bisa kita bandingkan dengan bagaimana rumah produksi Korea dalam membuat alur cerita. Drama korea layaknya sinetron Indonesia juga. Namun, episode drama korea hanya berkisar 20 -30 episode saja. Jadi para penonton tidak akan bosan dengan tayangannya. Rumah produksi di Korea juga banyak mengambil kisah-kisah kerajaan mereka untuk dijadikan tema dramanya. Walaupun kisah dalam drama Korea tidak terlalu mengikuti kisah sebenarnya, mereka tetap mempertahankan unsur sejarahnya. Sebuah tayangan yang mendidik dan berkualitas.

Masalah lainnya adalah terkait informasi atau pemberitaan yang disiarkan televisi masih diragukan netralitas dan kebenarannya. Tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah. Berita yang dibuat cenderung berlebihan dan lebih condong atau berpihak tertentu, yaitu pemilik stasiun. Data yang dirilis Reuters Institute tahun 2021 (https://databoks.katadata.co.id/) menunjukkan sejumlah perusahaan media memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda berdasarkan penilaian responden. CNN didapuk sebagai media dengan tingkat kepercayaan tertinggi hingga 69%, diikuti Kompas (67%), TVRI (66%), dan Detik.com (64%). Meski demikian, tingkat kepercayaan masyarakat pada berita tergolong rendah (39%). Masalah kepercayaan pula yang menyebabkan pergeseran masyarakat dalam memilih sumber pemberitaan. Masih menurut Laporan Reuters Institute, disebutkan bahwa lebih dari setengah atau 89% responden memanfaatkan media dalam jaringan (daring) yang didominasi media sosial untuk mendapatkan informasi terkini. Masalah ini, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pegiat media, khususnya televisi.

Kondisi tersebut tentunya menjadi keprihatinan kita. Sekaligus, catatan penting terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sebagai lembaga yang mengatur tentang program siaran televisi di Indonesia, tampaknya perlu ditingkatkan efektifitas perannya. Misalnya, pada kasus sensor cerita kartun atau animasi. Salah satunya, menimpa cerita kartun Doraemon. Sensor diberikan pada adegan ketika salah satu karakter perempuan,  Shizuka memakai pakaian renang yang tidak terlalu terbuka. Demikian pula, ketika Giant memakai pakaian khas atlet sumo Jepang, adegan tersebut juga mendapatkan sensor.

Sebaliknya, ketika sinetron-sinetron yang terdapat adegan yang kurang pantas, KPI malah tidak menyensor ataupun memotong adegan tersebut. Misalnya pada kasus sinetron Samudra Cinta. Di mana di salah satu episode sinetron tersebut, ada adegan saling tindih di atas sebuah ranjang sepasang aktor laki-laki dan perempuan. Tegasnya, KPI dinilai masih tebang pilih dalam menyikapi siaran atau program televisi tertentu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berharap, kedepannya KPI dapat memberikan tayangan yang lebih berkualitas dan lebih bermutu untuk masyarakat Indonesia.

 Peran pemerintah

Untuk merombak program siaran televisi supaya menjadi lebih baik, tentunya perlu melibatkan banyak pihak. Pada aspek kebijakan, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai fungsinya tentunya sangat diharapkan.  Dalam fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain menyusun program legislasi nasional, dan membahas, menyusun serta menetapkan rancangan undang-undang (RUU). Pada kasus ini, DPR dapat merevisi  dan memperkuat UU Penyiaran yang telah ada. Sebab, dalam beberapa hal UU Nomor 32 Tahun 2002 dinilai sudah ketinggalan zaman dalam hal mengantisipasi perkembangan teknologi saat ini.

Fungsi DPR lainnya adalah fungsi pengawasan. Tugas dan wewenangnya meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kebijakan pemerintah. Di dalam kaitannya dengan penyiaran, seperti yang sudah disampaikan oleh Komisoner KPI baru-baru ini. KPI mengingatkan bahwa revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran penting untuk memperkuat fungsi pengawasan seiring pesatnya perkembangan teknologi (https://nasional.tempo.co/). Selain itu, kewenangan dan hak-hak KPI kurang kuat dalam melakukan beberapa hal. Fungsi terakhir DPR fungsi anggaran. Untuk mewujudkan amanat UU tersebut tentunya dibutuhkan anggaran yang cukup. Terutama diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur  yang diperlukan sesuai dengan perkembangan teknologi penyiaran saat ini.

Selain DPR, peran KPI sendiri sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Serta, tugas dan wewenangnya dalam  menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoamn perilaku penyiaran, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

KPI dapat meminta para rumah produksi dan stasiun televisi untuk mengganti acara-acara yang kurang bermutu menjadi lebih berkualitas dan tentunya lebih mendidik untuk para penontonnya. Dengan menunjukkan bahwa target yang mereka tuju bukanlah ibu-ibu penyuka sinetron saja. Sekarang, banyak anak-anak dan remaja yang membutuhkan tayangan berkualitas dan mendidik daripada sekedar sinetron yang hanya mementingkan rating.

Peran Remaja

Sebagai remaja tentunya kita diharapkan ikut ambil peran dalam memperbaiki masalah ini. Hal ini tentunya bisa dipahami. Sebab, kritik ini bermula dari kita, para remaja, yang merasa tayangan televisi kurang berkualitas, baik pada program hiburan maupun pemberitaan. Peran konkretnya misalnya dengan membuat website dimana para remaja lainnya diminta mengisi website tersebut dengan pendapat mereka terhadap ragam tayangan televisi saat ini. Jadi semacam jajak pendapat online. Hasilnya, bisa kita kirim ke DPR sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam membuat atau merevisi regulasi tentang penyiaran yang saat ini berlaku.

 KESIMPULAN / SARAN

Peran remaja untuk perubahan tayangan televisi yang lebih baik adalah sebagai penggerak perubahan. Tentu saja, masyarakat yang lain juga harus mau ikut sebagai pendukungnya. Sedangkan peran pemerintah, adalah sebagai pendukung dan yang perubah situasi. Bagian-bagian dari televisi seperti rumah produksi, wartawan, juga harus siap untuk menerima perubahan. Karena perubahan tersebut mengarah ke arah yang lebih baik. Semoga bisa terwujud.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/28/masyarakat-indonesia-paling-banyak-akses-berita-dari-media-daring
2. https://www.antaranews.com/berita/1546200/kpi-revisi-uu-penyiaran-penting-kuatkan-fungsi-pengawasan
3. https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/12104221/anggota-komisi-i-nilai-uu-penyiaran-perlu-direvisi-untuk-kuatkan-kpiSMAIT NFBS Bogor
   Humas NFBS